Trimedya Panjaitan Soroti Minimnya Anggaran dan Spesialisasi SDM APH di Kepri

02-08-2024 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan saat mengikuti pertemuan di Batam, Kepulaun Riau, Kamis (2/8/2024). Foto: Wilga/vel

PARLEMENTARIA, Batam - Dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Batam, Kepulauan Riau, Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti kebutuhan anggaran penegakan hukum bagi Kepolisian Daerah (Polda) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau. Meski demikian, Trimedya menyebut minimnya jumlah anggaran ini sudah menjadi persoalan klasik, bahwa negara tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua keinginan dari kementerian/lembaga.

 

“Kapolda tadi mengatakan bahwa kendalanya tadi anggaran. Seyogyanya, anggaran Polda Kepri itu Rp1,2 triliun yang bisa disediakan negara sekitar Rp800 miliar dan di anggaran juga kurang,” kata Trimedya kepada Parlementaria, usai pertemuan di Batam, Kepulaun Riau, Kamis (2/8/2024).

 

Menurut Trimedya, kebutuhan anggaran penegakan hukum di wilayah harus menjadi perhatian jajaran Polri, terkhusus Polda Kepri yang memiliki luas wilayah yang besar, di mana sebagian besar wilayahnya merupakan kepulauan serta lautan yang berbatasan dengan negara tetangga.

 

“Polisi itu dalam penyusunan anggaran berasal dari bawah. Jangan pihak Mabes Polri yang usulkan, sehingga kebutuhan dasar dari semua kegiatan (penegakan hukum di wilayah) ini terpenuhi,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Meski demikian, Trimedya menilai keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan SDM yang dinamis. Selain itu, kebutuhan anggaran ini dapat dipenuhi dari serapan pajak yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. “Sekarang kan KTP sudah terkoneksi dengan NPWP, dan mudah-mudahan pemerintah akan datang bisa lebih memperhatikan anggaran bidang penegakan hukum, polisi, jaksa, termasuk pengadilan,” katanya.

 

Selain anggaran, lanjut dia, khusus di Kepri yang letak geografisnya merupakan wilayah kepulauan, di mana daratan hanya 4 persen membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang punya spesialisasi khusus kepulauan dan dukungan sarana prasarana. “Kemudian perlu didukung sumber daya manusianya yang juga rentan, Kepri ini letak geografisnya didominasi lautan, tentu perlu perhatian,” pungkasnya. (we/rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...